Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Lampu Hijau dari Prabowo!

Rachmad

14 Agustus 2025

2
Min Read
 Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Lampu Hijau dari Prabowo!

Ekonesia Ekonomi – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Instruksi ini diberikan untuk melanjutkan kesuksesan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

AHY menyampaikan, proyek ini akan menjadi terobosan signifikan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di seluruh Pulau Jawa. Dengan sistem kereta berkecepatan tinggi, waktu tempuh antar kota akan terpangkas drastis, memperkuat konektivitas regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Lampu Hijau dari Prabowo!
Gambar Istimewa : img.antaranews.com

Pemerintah juga berencana mengembangkan konsep transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun kereta cepat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi dan pemukiman baru di luar kawasan Jabodetabek, mendistribusikan pertumbuhan secara merata.

Saat ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam tahap studi mendalam. Pemerintah berupaya memastikan semua aspek teknis, pembiayaan, dan pembebasan lahan terencana dengan cermat. Pengalaman dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, hasil kerja sama dengan Tiongkok, menjadi pelajaran berharga.

"Kita ingin memastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja yang menjadi pembelajaran. Apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice. Hal-hal yang sudah baik, juga bisa menjadi referensi kita," jelas AHY.

Pemerintah membuka komunikasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, yang memiliki minat dan kemampuan untuk berkontribusi dalam proyek ini. Tujuannya adalah memastikan proyek berjalan sukses tanpa kendala teknis atau masalah pendanaan di masa depan.

AHY mengakui bahwa pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya akan menghadapi tantangan besar, termasuk masalah lahan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. "Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas K/L, tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah," pungkasnya. Informasi ini dilansir dari ekonosia.com.

Ikuti kami di Google News

Tinggalkan komentar

Related Post