Ekonesia Ekonomi – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai Indonesia perlu mengadopsi metode perhitungan kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.
Wijayanto menjelaskan bahwa standar Bank Dunia, yang diperuntukkan bagi negara berpendapatan menengah atas dengan PDB per kapita antara 4.500 hingga 14.000 dolar AS, memang tergolong tinggi. Meskipun PDB per kapita Indonesia saat ini berada di angka 4.900 dolar AS dan masuk kategori tersebut, posisinya masih di ambang batas bawah.
Menurutnya, Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan Indonesia saat ini terlalu rendah. "Salah satu solusi yang mungkin adalah menaikkan secara gradual, menuju standar Bank Dunia saat PDB per kapita kita mendekati 9.500 dolar AS mendekati median negara berpendapatan menengah atas," ujarnya.
Kurangnya akurasi data kemiskinan saat ini, lanjut Wijayanto, menyebabkan pemerintah lebih fokus pada program bantuan sosial (bansos) yang bersifat jangka pendek. Padahal, program yang lebih struktural dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan.
Wijayanto menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada program yang menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, dan berkelanjutan. Ia mencontohkan peningkatan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek padat karya seperti pembangunan jalan desa dan irigasi, serta memperbesar diskon bunga untuk proyek rumah rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, relaksasi secara rasional penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas juga dapat dialokasikan untuk program yang lebih produktif.
Sebagai informasi, Bank Dunia baru saja memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan melalui laporan "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform" dengan menggunakan paritas daya beli (PPP) 2021. Hal ini berdampak pada revisi garis kemiskinan pada tiga lini, termasuk garis kemiskinan internasional yang naik dari 2,15 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.
Dengan menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas versi Bank Dunia (8,30 dolar AS dengan PPP 2021), persentase penduduk miskin di Indonesia diperkirakan mencapai 68,25 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan menggunakan standar sebelumnya (6,85 dolar AS dengan PPP 2017) yang menunjukkan angka 60,3 persen. Informasi ini dilansir dari Ekonesia Ekonomi – .
Tinggalkan komentar