Ekonesia Ekonomi – Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor komoditas unggulan. Langkah ini diambil setelah Jepang dan Uni Eropa (UE) berhasil mengamankan tarif yang lebih rendah, memicu pertanyaan tentang keadilan dalam kebijakan perdagangan AS.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa tarif resiprokal 19% yang sebelumnya disepakati antara Indonesia dan AS kini bukan lagi yang paling menguntungkan. Jepang dan UE berhasil memperoleh tarif hanya 15%, sehingga Indonesia kembali bernegosiasi.
Namun, keringanan tarif yang didapatkan Jepang dan UE tidak datang tanpa syarat. Jepang harus membeli produk AS, termasuk alat pertahanan, senilai 8 miliar dolar AS dan berinvestasi sebesar 550 miliar dolar AS. Sementara UE harus membeli produk AS senilai 750 miliar dolar AS dan berinvestasi 600 miliar dolar AS. Susiwijono menilai syarat ini cukup berat dibandingkan dengan kesepakatan yang telah dicapai Indonesia dan AS.
Meskipun kesepakatan tarif 19% sudah ada, Indonesia masih menunggu pemberlakuan resminya dari AS. Saat ini, tarif dasar yang berlaku untuk ekspor Indonesia ke AS masih 10%, yang berlaku sejak April 2025.
Menanggapi pernyataan Donald Trump tentang potensi tarif 15-20% bagi negara yang belum memiliki perjanjian dagang resmi, Susiwijono menegaskan perlunya klarifikasi dari pihak AS. Ia mempertanyakan kejelasan implementasi kebijakan tersebut, terutama bagi negara-negara yang sudah memiliki kesepakatan.
Kesepakatan dagang Indonesia-AS juga mencakup komitmen pembelian produk AS, seperti energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian 4,5 miliar dolar AS, investasi 10 miliar dolar AS, dan 50 unit pesawat Boeing.
Negosiasi lanjutan difokuskan pada komoditas yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh AS, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk agro lainnya. Pemerintah Indonesia berharap dapat mencapai kesepakatan yang lebih adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Tinggalkan komentar