Ekonesia – Jawa Tengah kembali menuai pujian atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan efektif Pemprov Jateng dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.
Ahmad Luthfi H Rahmatullah Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng mengungkapkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Jateng mencapai angka fantastis 9346 persen pada semester I 2025. Angka ini jauh melampaui standar nasional yaitu 85 persen. Meski demikian Luthfi tetap mendorong agar Pemprov Jateng terus meningkatkan kinerja hingga mencapai target ideal 95 persen.
Saat "entry meeting" pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025 Luthfi menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Jateng. Beberapa aspek yang menjadi fokus pemeriksaan antara lain pengelolaan barang milik daerah pendapatan asli daerah serta operasional dan investasi RSUD Dr Moewardi Solo RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto dan PT BPR BKK Jateng (perseroda).
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyambut baik pemeriksaan BPK sebagai sarana perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan komitmen Pemprov Jateng untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif efisien dan transparan. Luthfi juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan demi terciptanya good governance dan clear government.
"Berikan data secara proaktif sehingga pada saat audit investigasi akan terjadi adanya transparansi daripada kegiatan yang kita lakukan" tegas Gubernur Luthfi. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh jajaran Pemprov Jateng optimis dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan komentar