Ekonesia Ekonomi – Pemerintah Indonesia memperluas cakupan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) hingga sektor hilir, memperkuat komitmen terhadap pengelolaan sawit berkelanjutan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025. Langkah ini menandai era baru bagi industri sawit nasional, memastikan seluruh rantai pasok, dari kebun hingga produk olahan, memenuhi standar keberlanjutan yang ketat.
Ratna Sariati, Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa ISPO adalah sistem yang menjamin usaha kelapa sawit dilakukan secara ekonomis, sosial budaya, ramah lingkungan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. "Sertifikasi ISPO menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan kebun sawit telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut," tegasnya.
Perpres Nomor 16 Tahun 2025 memperluas ruang lingkup ISPO, tidak hanya mencakup sektor hulu yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga sektor industri olahan di bawah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan bioenergi yang diawasi Kementerian ESDM. Perluasan ini juga disertai restrukturisasi kelembagaan dan skema pembiayaan baru, memungkinkan pembiayaan ISPO bagi pekebun melalui APBN, APBD, atau Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Sanksi tegas menanti pelaku usaha yang melanggar ketentuan ISPO, mulai dari teguran, denda, hingga pemberhentian sementara usaha. Data per Februari 2025 menunjukkan 1.157 pelaku usaha telah bersertifikat ISPO, mencakup total lahan 6,2 juta hektare, didominasi perusahaan swasta (84%), diikuti BUMN (9%) dan pekebun rakyat (7%).
Kemenperin juga tengah menyiapkan skema sertifikasi ISPO untuk sektor hilir, memastikan produk sawit olahan yang sampai ke konsumen berasal dari sumber berkelanjutan. Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kemenperin, Lila Harsyah Bakhtiar, menekankan pentingnya ketertelusuran (traceability) produk hilir, mengingat tuntutan pasar global akan produk berkelanjutan semakin meningkat. "Sertifikasi ISPO hilir ini ibarat sertifikasi halal, memberikan jaminan tertulis kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah berkelanjutan," jelas Lila.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO untuk memperkuat fungsi teknis dan administratif sertifikasi. Ketua Bidang Perkebunan Gapki, R. Azis Hidayat, menilai struktur organisasi saat ini belum cukup efektif menangani aspek teknis sertifikasi. Usulan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan sertifikasi ISPO.
Tinggalkan komentar