Ekonesia – Benarkah investasi Rp100 miliar untuk WNA di Bali adalah solusi pamungkas melindungi UMKM lokal? Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati, melihat usulan Gubernur Bali Wayan Koster ini sebagai langkah berani memihak pengusaha kecil dan menengah Pulau Dewata.
Nina berpendapat, kebijakan ini secara tak langsung memaksa pemerintah lebih selektif dalam memilih investor asing. Tujuannya jelas: mencegah kerugian bagi pelaku usaha lokal. "Harapannya, WNA yang berinvestasi di Bali akan lebih berkualitas dan selektif. Ini bentuk keberpihakan Pemda terhadap UMKM lokal," ujarnya kepada ekonosia.com.
Namun, Nina mengakui bahwa efektivitas kebijakan ini masih abu-abu, mengingat statusnya yang masih sebatas wacana. Dampak nyata pada iklim investasi baru bisa diukur setelah implementasi.
Gubernur Koster sendiri geram dengan mudahnya investor asing mendirikan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem yang dikelola pemerintah pusat ini menetapkan modal investasi minimum PMA hanya Rp10 miliar. Akibatnya, investor asing leluasa membuka usaha di lahan milik masyarakat lokal.
Data pemerintah daerah Bali mencatat lebih dari 400 WNA memiliki usaha di berbagai sektor, mulai dari rental kendaraan hingga kuliner, khususnya di Kabupaten Badung. Koster menilai situasi ini merugikan ekonomi masyarakat lokal.
Oleh karena itu, reformasi sistem perizinan berbasis risiko menjadi krusial. Tujuannya adalah memastikan investor asing yang masuk ke Bali benar-benar berkualitas dan melindungi UMKM lokal dari persaingan tidak sehat. Akankah usulan ini menjadi kenyataan dan benar-benar membawa angin segar bagi UMKM Bali? Kita tunggu saja!
Tinggalkan komentar