Ekonesia Ekonomi – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menegaskan komitmen ini melalui serangkaian kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Anggia menjelaskan bahwa salah satu langkah kunci adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini membuka pintu bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengelolaan sumur-sumur minyak dan gas bumi marginal. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur tua dan terlantar, dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.
"Permen ini bertujuan meningkatkan lifting dan produksi minyak nasional, dengan mengaktifkan dan merawat sumur-sumur masyarakat yang sudah lama tidak beroperasi," ujar Anggia di Jakarta, Rabu.
Selain sektor migas, pemerintah juga tengah menyiapkan peta jalan kelistrikan untuk 10 tahun ke depan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. RUPTL ini mencakup rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi.
"Kita tidak hanya bergantung pada energi fosil, tetapi juga mulai menjajaki PLTN, meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang panjang," tambahnya.
Menurut Anggia, seluruh kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Pemerintah, lanjutnya, bekerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada negara lain.
Tinggalkan komentar