TeraNews Bisnis – Krisis pasokan gas bumi di Indonesia tengah menjadi sorotan. Keluhan dari industri non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu) yang kesulitan akibat penurunan pasokan gas dari hulu, mendorong wacana impor gas sebagai solusi sementara. Fahmy Radhi, ekonom Universitas Gadjah Mada dan pengamat ekonomi energi, menilai impor gas bisa menjadi jalan keluar, bersanding dengan realokasi gas ekspor untuk kebutuhan dalam negeri. "Keduanya strategi jitu menjaga ketahanan energi jangka pendek," tegas Fahmy pada Rabu (24/4/2025).
Baca juga: UMKM Bebas Pajak Benarkah Ini Angin Segar
Fahmy berpendapat, impor gas dapat memberikan harga yang lebih kompetitif bagi industri. Jika harga gas hasil realokasi dalam negeri lebih mahal, industri harus diberi kebebasan memilih sumber gas termurah, termasuk impor. "Kalau impor lebih murah, kenapa tidak? Biarkan mekanisme pasar bekerja," tambahnya. Namun, ia menekankan pentingnya pelaku impor yang kompeten dan mampu mengantisipasi permintaan pasar agar terhindar dari ketidakseimbangan pasokan.
Meski dinilai efektif jangka pendek, Fahmy menegaskan impor gas bukan solusi permanen. Indonesia memiliki cadangan gas besar, misalnya dari Blok Masela, namun terkendala minimnya infrastruktur. "Infrastruktur pipa gas nasional harus dibangun, dan ini bukan tanggung jawab swasta saja. Pemerintah harus hadir lewat APBN, seperti pembangunan jalan tol," tegasnya.
Baca juga: Rahasia Sukses UMKM ala Nobelis!
Sebelumnya, Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, juga mendesak pemerintah mengatasi kesenjangan pasokan gas. Industri non-PGBT menanggung beban harga gas tinggi, padahal bukan penyebab kelangkaan. "Situasi ini tidak adil. Pemerintah harus memastikan pasokan merata dan harga gas wajar untuk semua sektor industri," ujarnya. Anggawira menambahkan, realokasi gas ekspor untuk kebutuhan domestik penting demi ketahanan energi yang adil dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi perdebatan serius di tengah tantangan energi nasional.
Tinggalkan komentar