TeraNews Bisnis – Lonjakan harga pangan di Indonesia Timur sungguh mengkhawatirkan! Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, hampir 90 persen komoditas utama dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) pemerintah. Bayangkan, beras, telur, minyak goreng, hingga daging ayam harganya melambung tinggi!
Baca juga: EBT Tumpuan Masa Depan Energi Indonesia
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan keprihatinannya. Dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Wilayah Indonesia Timur di Jakarta Selatan, Jumat (16/5), ia menyatakan hampir semua harga di wilayah tersebut melampaui batas yang ditetapkan pemerintah. "Ini tantangan kami, dan selalu menjadi sorotan Pak Mendagri," ujarnya, menyinggung pertanyaan Menko Dalam Negeri Tito Karnavian terkait terus meroketnya harga pangan.
Data Bapanas menunjukkan, Papua menjadi daerah dengan harga beras premium tertinggi secara nasional, mencapai Rp17.882 per kilogram (kg), jauh di atas HET Rp15.800 per kg. Mirisnya, harga cabai rawit di Papua mencapai Rp97.619 per kg, dan daging sapi Rp148.889 per kg! Papua Tengah juga mengalami lonjakan harga cabai merah keriting hingga Rp85.909 per kg, sementara telur ayam ras di Papua Selatan tembus Rp50.813 per kg (HET Rp30.000 per kg). Minyak goreng curah di Papua Barat dijual Rp20.000 per liter, melampaui HET Rp15.700 per liter.
Baca juga: Susu Lokal Siap Penuhi Gizi Anak Bangsa?
Ketut Astawa menegaskan, permasalahan ini tak bisa diselesaikan hanya lewat rapat daring. Bapanas pun mengundang langsung kepala daerah, petani, peternak, dan pelaku usaha untuk mencari solusi jangka menengah, termasuk mekanisme business matching antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan guna mempercepat distribusi dan menekan ongkos logistik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Papua, Haris Manuputty, turut menyuarakan keluhannya. Ia mengungkapkan keterbatasan pasokan beras SPHP dan Minyakita di Papua. Stok yang dikirim dinilai tak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama dengan daya beli yang melemah. "Papua perlu beras Bulog SPHP lebih banyak. Kami hanya dijatah 10 ton, padahal butuh 20 ton per minggu," keluhnya. Ia juga menyoroti biaya distribusi tambahan yang masih dikenakan meskipun pengusaha mengambil barang langsung dari gudang Bulog. Terkait Minyakita, ia mengungkapkan keraguan pengusaha untuk mengambil pasokan karena aturan harga yang dinilai tak sesuai dengan biaya pembelian, berisiko merugikan.
Tinggalkan komentar