Ekonesia Ekonomi – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim bahwa intervensi pemerintah, melalui operasi pasar dan distribusi yang merata, telah berhasil menstabilkan harga beras di 196 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjaga akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau.
I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, menyatakan bahwa program intervensi telah dilakukan sejak Juli 2025, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. "Terkait fluktuasi harga beras, program intervensi menjadi instrumen utama untuk menyeimbangkan pasokan dan harga beras nasional," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Data dari Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan peningkatan signifikan, yakni 26%, pada jumlah kabupaten/kota dengan rata-rata harga beras medium yang sama atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak akhir Juli hingga Agustus. Pada akhir Juli, tercatat 155 kabupaten/kota dengan harga beras medium stabil, kemudian meningkat menjadi 196 kabupaten/kota pada minggu keempat Agustus.
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan sekitar 360 ribu ton beras kepada 18,27 juta keluarga selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. Langkah ini bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, penyaluran beras SPHP periode Juli-Desember 2025 menargetkan 1,3 juta ton. Perum Bulog saat ini mampu merealisasikan lebih dari 7 ribu ton per hari di berbagai wilayah. Ketut menambahkan bahwa distribusi beras SPHP terus digencarkan di pasar rakyat dan ritel modern untuk memastikan penyebaran yang merata, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menekankan pentingnya perhatian penuh pada perkembangan harga beras medium. Menurutnya, stabilisasi harga beras medium sangat krusial bagi masyarakat luas. "Ombudsman akan mendalami persoalan ini, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan stabilisasi saat ketersediaan terbatas dan harga melonjak. Ranah ini jelas berada di Badan Pangan Nasional," kata Yeka.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memasifkan program intervensi perberasan. "Sesuai arahan Presiden Prabowo, program SPHP beras akan terus digenjot hingga Desember. Jika sebelum Desember sudah mencapai 1,3 juta ton, kami akan mengajukan kembali untuk target tambahan. Stok beras pemerintah saat ini sangat besar," pungkas Arief, seperti dilansir Ekonesia Ekonomi – ekonosia.com.
Tinggalkan komentar