Ekonesia – Sebuah studi mengungkap fakta mencengangkan: hanya segelintir bangunan di Indonesia yang patuh melaporkan penggunaan energi. Padahal, kepatuhan ini krusial untuk menekan emisi dan mewujudkan efisiensi energi.
Dari ribuan bangunan yang wajib lapor, mirisnya, hanya 1,6% yang memenuhi kewajiban. Malindo Wardana dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan pentingnya pelaporan sebagai fondasi kebijakan efisiensi energi. Tanpa data yang akurat, pengelolaan konsumsi energi menjadi mustahil.
Sektor bangunan sendiri menyedot 23% energi nasional di 2021, dan diperkirakan melonjak hingga 40% pada 2030. Selain minimnya pelaporan, jumlah bangunan berlabel "hijau" juga masih jauh dari harapan. Padahal, bangunan bersertifikasi hijau terbukti hemat energi hingga 68%.
Malindo mendorong pemberian insentif dan kemudahan pembiayaan agar pemilik gedung termotivasi berinvestasi dalam teknologi rendah karbon. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap juga dinilai potensial sebagai sumber energi terbarukan.
Untuk mempercepat implementasi, program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) menawarkan pendampingan teknis, mulai dari audit energi hingga pelatihan manajer energi. Tujuannya jelas: menunjukkan manfaat finansial dari efisiensi energi secara langsung. "Semakin cepat efisiensi energi diterapkan, semakin rendah biaya transisinya," tegas Malindo.
SETI, kolaborasi Indonesia-Jerman hingga 2028, berupaya mendorong efisiensi energi dan teknologi rendah emisi di sektor industri dan bangunan. Program ini mencakup pendampingan teknis, pelatihan, dukungan kebijakan, dan akses pembiayaan.
Tinggalkan komentar