Ekonesia Ekonomi – Kementerian PPN/Bappenas menggandeng Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dalam gelaran Filantropi Indonesia Festival (FIFest2025) yang akan berlangsung pada 4-8 Agustus 2025. Langkah ini menandai penguatan kolaborasi strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan agenda iklim.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bappenas dan PFI menjadi simbol komitmen bersama. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa filantropi adalah mitra strategis sejak awal implementasi SDGs. Bappenas telah mendorong kolaborasi sejak 2018 melalui Forum Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs.
FIFest2025 mengusung tema "Budaya dan Ekosistem Filantropi untuk Dampak Lebih Baik: Membuka Potensi Filantropi untuk SDGs dan Agenda Iklim". Acara ini menargetkan lebih dari 3.500 peserta dari berbagai sektor, termasuk filantropi, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Festival ini bertujuan untuk menyinergikan budaya memberi dengan ekosistem kelembagaan yang berkembang.
Saat ini, PFI menaungi lebih dari 250 organisasi filantropi aktif, termasuk lembaga zakat, yayasan sosial, program CSR, dan inisiatif komunitas akar rumput. Ketua Dewan Penasihat PFI Franciscus Welirang menekankan pentingnya budaya sebagai fondasi filantropi yang berkelanjutan. Nilai kepedulian dan solidaritas dalam masyarakat perlu didukung ekosistem yang sehat dan kolaboratif.
Ketua Badan Pengurus PFI Rizal Algamar menambahkan bahwa FIFest2025 adalah wadah strategis untuk menyatukan langkah berbagai pihak demi dampak sosial yang nyata dan pencapaian TPB/SDGs. FIFest2025 akan menampilkan forum kebijakan, diskusi tematik, pameran inisiatif, dan Rembuk Nasional Filantropi.
Sebagai Sekretariat Nasional SDGs, Bappenas berkomitmen mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dengan pelaku filantropi, untuk memastikan pembangunan inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Rachmat Pambudy menyatakan bahwa Bappenas terbuka untuk berkolaborasi dengan filantropi guna memperkaya wawasan, pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi para perencana pembangunan Indonesia. Informasi ini dilansir dari Ekonesia.com
Tinggalkan komentar