Ekonesia Ekonomi – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi. Gagasan ini muncul karena Kadin menilai implementasi ekonomi Pancasila baru terasa nyata di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan UMKM, menyampaikan bahwa usulan ini bertujuan untuk menggeser paradigma ekonomi Indonesia dari yang dianggap terlalu liberal dan kapitalis menuju ekonomi gotong royong yang berlandaskan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin di Jakarta, Selasa (19/8) malam.
Menurut Nurdin, usulan ini memiliki dasar hukum dan filosofis yang kuat, merujuk pada UUD 1945, sila kedua dan kelima Pancasila, serta Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Ia berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi nasional.
Rakornas Kadin yang berlangsung pada 19-21 Agustus menjadi wadah untuk membahas usulan penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi. Setelah Rakornas, Kadin berencana mengadakan serangkaian seminar di berbagai universitas untuk mematangkan narasi dan landasan pemikiran di balik usulan ini. Kadin menargetkan pengumuman resmi dapat dilakukan pada Oktober 2025.
Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM 2025 yang diselenggarakan Kadin merupakan wujud komitmen untuk memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Rakornas ini juga menjadi forum konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dalam sambutannya menegaskan bahwa UMKM dan koperasi adalah fondasi ekonomi nasional yang sejalan dengan amanat para pendiri bangsa. Ia menekankan pentingnya mewujudkan amanah Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan dan koperasi sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan dalam bentuk kebijakan nyata.
"Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus wadah bagi dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia," kata Anindya.
Tinggalkan komentar