Ekonesia – Jakarta terancam defisit anggaran? Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah atau surat utang sebagai solusi kreatif. Langkah ini mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kemenkeu sejak lama mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki kekuatan fiskal untuk menerbitkan obligasi secara mandiri. Tujuannya jelas agar Pemda punya sumber pendanaan tambahan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Kemenkeu bahkan sudah memberikan pelatihan teknis kepada daerah-daerah potensial. Pelatihan ini meliputi cara menerbitkan obligasi hingga meyakinkan investor agar tertarik membeli surat utang tersebut.
Rencana penerbitan obligasi DKI Jakarta muncul setelah Kemenkeu memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk provinsi tersebut. Akibatnya APBD Jakarta menyusut drastis dari Rp 95 triliun menjadi hanya Rp 79 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan DBH ini. Pemprov DKI Jakarta tidak akan membantah keputusan pemerintah pusat karena diyakini telah diperhitungkan dengan matang.
Untuk menutupi kekurangan anggaran, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembiayaan kreatif. Salah satunya adalah dengan menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Collaboration Fund. Langkah ini diharapkan dapat menopang APBD Jakarta yang terpangkas.
Tinggalkan komentar