Diskon Listrik Natal Batal? Kabar dari Kemenkeu!

Rachmad

6 Agustus 2025

2
Min Read
 Diskon Listrik Natal Batal? Kabar dari Kemenkeu!

Ekonesia Ekonomi – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menimbang-nimbang efektivitas pemberian stimulus diskon tarif listrik, sehingga belum ada kepastian apakah diskon serupa akan kembali hadir di kuartal III dan IV tahun 2025, termasuk menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Riznaldi Akbar, Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, mengungkapkan bahwa diskon listrik pada kuartal I lalu sedang dievaluasi secara mendalam. "Diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar," ujarnya di sela-sela International Battery Summit di Jakarta, Rabu. Pemerintah saat ini masih dalam proses pembayaran kompensasi diskon tarif listrik kuartal I kepada PLN, dan proses inilah yang menjadi fokus evaluasi.

 Diskon Listrik Natal Batal? Kabar dari Kemenkeu!
Gambar Istimewa : img.antaranews.com

Meski demikian, Riznaldi tidak menutup kemungkinan adanya diskon tarif listrik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru. "Itu (pemberian diskon tarif listrik pada Natal dan tahun baru) masih dalam proses pembahasan. Setiap rupiah yang kami keluarkan harus efektif," tegasnya.

Di sisi lain, peluang pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kuartal III dan IV tahun 2025 dinilai cukup tinggi. Riznaldi menjelaskan bahwa penyaluran BSU pada kuartal II berjalan efektif, sehingga kemungkinan besar akan dilanjutkan. "BSU kelihatannya lanjut karena kita lihat efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV," katanya.

Sebelumnya, pemerintah sempat memutuskan untuk menghapus rencana subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang sedianya berlaku Juni-Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembatalan ini disebabkan proses penganggaran yang dinilai terlalu lambat untuk mengejar target pelaksanaan. Sebagai gantinya, anggaran dialihkan ke Program BSU yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pada awalnya, BSU juga sempat menimbulkan pertanyaan terkait sasaran penerima, mengingat pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19, data penerima masih perlu dibersihkan. Informasi ini dilansir dari ekonosia.com pada tahun 2025.

Ikuti kami di Google News

Tinggalkan komentar

Related Post