Ekonesia Ekonomi – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersepakat untuk meningkatkan penerimaan negara dan pengelolaan sektor energi serta sumber daya mineral (ESDM) melalui pertukaran data strategis. Kesepakatan ini diresmikan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Fokus utama dari kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data secara komprehensif, penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam proses perizinan usaha pertambangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas yang lebih efektif. Sri Mulyani menekankan bahwa sinergi ini akan memperkuat fondasi fiskal negara dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Sri Mulyani dan Bahlil membahas isu-isu strategis terkait optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas, termasuk upaya memperkuat efisiensi dan pengawasan dalam pengelolaan subsidi energi dan pendapatan negara dari pertambangan.
Bahlil Lahadalia sebelumnya mengumumkan bahwa lifting minyak Indonesia telah mencapai 608 ribu barel per hari (bph) pada Rabu (30/7), melampaui target APBN sebesar 605 ribu bph. Ia menyoroti bahwa pencapaian ini merupakan yang pertama kalinya bagi Indonesia dalam memenuhi target lifting minyak yang ditetapkan dalam APBN.
Tinggalkan komentar