Ekonesia Ekonomi – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penundaan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) hingga tahun 2026. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan alternatif guna mencapai target cukai yang telah ditetapkan.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, mengungkapkan bahwa penundaan ini disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) beserta aturan turunannya yang diperlukan untuk menarik pungutan cukai MBDK. Padahal, pemerintah menargetkan Rp3,8 triliun dari cukai MBDK dari total target penerimaan cukai 2025 sebesar Rp244 triliun.
"Tentunya kami akan cari dari penerimaan lainnya, baik dari cukai sendiri maupun bea masuk dan bea keluar," ujar Nirwala di Jakarta, Senin. Ia menambahkan, kenaikan harga CPO (crude palm oil) juga menjadi potensi sumber penerimaan bea keluar.
Sebelumnya, pemerintah berencana memberlakukan cukai MBDK pada semester II-2025 dengan tujuan menekan konsumsi gula tambahan. Ambang batas kadar gula juga akan ditentukan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, menyatakan bahwa pungutan cukai MBDK tidak akan diterapkan tahun ini. "Sampai dengan rencana tahun 2025, sementara tidak akan diterapkan. Mungkin ke depannya akan diterapkan," katanya. Djaka menegaskan akan mengoptimalkan pungutan dari sektor lain untuk menutupi kekurangan penerimaan dari cukai MBDK.
Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa penundaan penerapan cukai MBDK dipengaruhi oleh kondisi perekonomian terkini. "Kebijakan itu kan selalu melihat kondisi perekonomiannya. MBDK tujuannya untuk kesehatan terutama, tetapi kami juga melihat kondisi perekonomiannya juga dengan kebijakan-kebijakan yang lain," jelas Febrio kepada ekonosia.com.
Tinggalkan komentar