Ekonesia Ekonomi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melihat teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Hal ini diungkapkan di tengah upaya pemerintah mencari solusi transisi energi yang realistis.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa tidak semua sektor industri dapat serta merta beralih ke energi baru terbarukan (EBT). CCS/CCUS hadir sebagai jembatan, memungkinkan industri yang masih bergantung pada energi fosil untuk mengurangi emisi karbon mereka. "Memang tidak semua energi fosil dapat langsung ditinggalkan. Oleh karena itu, CCS/CCUS hadir sebagai jembatan transisi," ujarnya dalam sebuah webinar di Jakarta, Selasa.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan regulasi dan ekosistem yang mendukung pengembangan CCS/CCUS, bahkan menjalin kerjasama dengan Singapura untuk proyek percontohan. Kerjasama ini mencakup pengembangan regulasi, studi kelayakan, dan kerangka hukum untuk transportasi dan penyimpanan karbon lintas negara. "Ini menjadi peluang ekonomi kita," tegas Dadan, menekankan pentingnya keekonomian dan regulasi yang sesuai.
Koordinator Pokja Pengembangan WK Migas Non-Konvensional Kementerian ESDM, Dwi Adi Nugroho, menambahkan bahwa peraturan pemerintah tambahan tengah disusun untuk memperkuat skema bisnis CCS/CCUS. Aspek lintas batas menjadi perhatian utama, memerlukan kerangka hukum bilateral untuk melindungi kepentingan Indonesia. "Kita tidak mau hanya jadi tempat buang karbon. Harus ada kaitan dengan investasi," katanya.
Firera, Vice President of Business Support dan Lead Carbon Management SKK Migas, mengingatkan bahwa implementasi CCS/CCUS menghadapi tantangan dari sisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan sosial. Pendekatan lintas sektor yang kolaboratif sangat diperlukan. Ia meyakini bahwa penerapan CCS/CCUS secara luas oleh industri hulu migas dapat menjadi sumber pendapatan baru, bukan sekadar beban biaya.
Saat ini, Pertamina Hulu Energi (PHE) tengah mengembangkan 12 proyek dengan kapasitas penyimpanan karbon hingga 7,3 gigaton. Namun, Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund Bappenas, Yahya Rachmana Hidayat, mengingatkan agar pengembangan CCS/CCUS tidak menjadi alasan untuk memperlambat transisi ke EBT. Ia menekankan pentingnya kerangka regulasi untuk mencegah konflik kepentingan antara pemanfaatan CCS dan pengembangan energi bersih.
Bappenas sendiri tengah mengembangkan strategi super green development yang mengintegrasikan EBT, hidrogen, nuklir, dan CCS dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. "Kami juga sedang menyusun panduan kerja sama teknis dengan Uni Eropa untuk memperkuat posisi Indonesia," pungkas Yahya. Artikel ini ditulis oleh tim Ekonesia Ekonomi – berdasarkan laporan dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar