Ekonesia Ekonomi – Bank sentral negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) bersepakat untuk meningkatkan kerja sama internasional, dengan fokus utama pada penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Kesepakatan ini muncul dalam serangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada 4-5 Juli 2025.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono. Filianingsih menyampaikan bahwa penguatan kerja sama ini akan dieksplorasi melalui berbagai area strategis, termasuk sistem pembayaran lintas negara, pembentukan jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pengembangan pembiayaan berkelanjutan, serta peningkatan keamanan siber.
Lebih lanjut, negara-negara BRICS menekankan pentingnya peningkatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global. Hal ini akan diwujudkan melalui penguatan koordinasi kebijakan, peningkatan transparansi, dan pertukaran informasi antar negara anggota, dengan tujuan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Peran aktif BI dalam forum BRICS merupakan wujud dukungan terhadap strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi global, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang.
Filianingsih juga menyoroti pentingnya kebijakan moneter yang tetap berorientasi ke depan (forward-looking) dan bersifat antisipatif (pre-emptive) dalam menjaga stabilitas, demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI terus memperkuat bauran kebijakan, termasuk penerapan simulasi berbasis skenario untuk mengantisipasi dampak rambatan global.
Langkah-langkah BI ini diperkuat melalui koordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, BI juga fokus pada pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama regional, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan. Informasi ini dilansir Ekonesia Ekonomi – dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar