Ekonesia Ekonomi – Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku pengoplosan beras. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan yang telah berlangsung lama dan merugikan petani serta konsumen. Eko menilai praktik ini sudah sangat keterlaluan dan menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah.
Menanggapi temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan distribusi beras nasional, Eko Wahyudi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kelautan, meminta pemerintah untuk tidak tinggal diam. Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Eko menduga praktik kecurangan ini telah berlangsung lama dan menyebabkan kerugian hingga Rp99 triliun. Ia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras untuk melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab. "Kami minta penegak hukum mengusut tuntas para pelaku kecurangan ini agar memberikan efek jera," tegas Eko.
Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IX ini juga meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan operasi pasar. Tujuannya adalah memantau stabilitas pasokan, harga, mutu, dan kualitas pangan. "Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk mencegah praktik oplosan terulang," ujarnya.
Eko berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras. Ia menegaskan akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung ke lapangan demi pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat. "Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas," pungkasnya. Informasi ini dilansir dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar