Ekonesia Ekonomi – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) memasuki babak baru. Pemerintah berencana kembali menggelontorkan beras murah melalui program SPHP mulai akhir Juni 2025, namun dengan strategi yang lebih terarah.
Berbeda dengan sebelumnya, penyaluran beras murah kali ini akan difokuskan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan, terutama wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa SPHP tahun ini tidak akan dilakukan sepanjang tahun.
Pemerintah memilih pendekatan selektif dan tepat sasaran untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat petani dan konsumen. SPHP hanya akan digelontorkan saat diperlukan, misalnya saat masa paceklik atau ketika terjadi gejolak harga.
Keputusan ini didasari oleh stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 4,2 juta ton di gudang Bulog. Pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi risiko kerusakan akibat kelebihan stok, meningkatkan ketersediaan beras, dan mendukung program bantuan pangan.
Namun, penyaluran SPHP juga memiliki tantangan, seperti potensi penurunan harga gabah di tingkat petani dan meningkatnya ketergantungan pada impor. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengatur volume pasokan, menetapkan kebijakan harga yang cermat, dan menjaga kualitas beras yang didistribusikan.
Dengan pengelolaan yang profesional dan koordinasi yang baik antar lembaga, program SPHP diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak. Stabilitas harga beras, ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan menjadi harapan utama dari program ini.
Keberhasilan SPHP bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan, terutama Perum Bulog, dalam menjalankan peran strategis ini secara serius dan profesional demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
Tinggalkan komentar