Ekonesia – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengkaji secara mendalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi. Langkah ini menjadi bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang bertujuan memperkuat sektor keuangan. BEI tak ingin gegabah dan berupaya menyusun kajian komprehensif untuk mendukung RPP tersebut.
BEI juga aktif membandingkan berbagai model demutualisasi yang telah diterapkan di bursa-bursa global. Tujuannya adalah menemukan model yang paling optimal dan sesuai dengan karakteristik pasar modal Indonesia. Diskusi intensif terus dilakukan untuk memastikan transisi berjalan mulus dan memberikan manfaat maksimal.
Demutualisasi sendiri merupakan perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan BEI. Dari yang semula hanya dimiliki oleh anggota bursa, menjadi perseroan yang terbuka bagi kepemilikan pihak lain. Pemerintah melihat ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing BEI di kancah global.
Menurut Kementerian Keuangan, tata kelola yang baik dan daya saing yang tinggi adalah kunci untuk pendalaman pasar modal dan pengembangan sumber pembiayaan jangka panjang. Demutualisasi diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan, memperkuat tata kelola, dan mendorong profesionalisme.
Transformasi ini bukan hal baru. Banyak bursa efek di dunia, termasuk di Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dulu bertransformasi. Dengan struktur yang baru, BEI diharapkan lebih lincah dalam merespons dinamika keuangan global dan mendorong inovasi produk serta layanan. Tujuannya jelas: meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar modal Indonesia.
Tinggalkan komentar