Ekonesia Ekonomi – Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan nasional sebagai pionir dalam pengelolaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) baru saja menandatangani amandemen Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat pengawasan BBM bersubsidi dan kompensasi.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengungkapkan bahwa kerja sama ini telah membuahkan hasil positif, menjadikan Kepri sebagai provinsi percontohan. "Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan pioner, pertama kali BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Banyak yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama ini," ujarnya di Batam, Selasa (22/7/2025).
Salah satu implementasi nyata dari sinergi ini adalah penerapan kartu BBM atau fuel card di Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara tepat sasaran dan volume, sehingga memberikan dampak signifikan pada efisiensi anggaran subsidi energi.
Lebih lanjut, penerapan fuel card juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. "Kebijakan penerapan fuel card tersebut berperan penting dalam pengendalian inflasi daerah di mana Provinsi Kepulauan Riau mendapat penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi berkinerja terbaik di kawasan Sumatera dalam TPID Award Tahun 2024 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara," jelas Erika.
Prestasi lain yang patut dibanggakan adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, yang meraih penghargaan sebagai Penyalur BBM Satu Harga Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 dari BPH Migas.
Erika berharap, keberhasilan Kepri dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. BPH Migas berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dan diperpanjang melalui amandemen ini. "Terima kasih karena tiga tahun yang lalu kita menandatangani kerja sama bersama BPH Migas dan saat ini perjanjian ini kita lanjutkan," ungkapnya.
Ansar menegaskan bahwa perjanjian ini mencakup kerja sama pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi bagi masyarakat Kepri. "Ternyata, kerja sama ini membuahkan hasil yang membanggakan hati kita semua. Kita berkolaborasi, bersinergi dengan baik bersama BPH Migas, dan masyarakat saat ini merasa hak-haknya bisa terpenuhi," tambahnya.
Saat ini, BPH Migas telah menjalin PKS dengan 21 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi, serta mencegah penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. Informasi ini dilansir dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar