Ekonesia Ekonomi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan adanya penurunan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Usulan tersebut berkisar antara 19,05 juta hingga 19,28 juta kilo liter (KL) untuk minyak tanah dan solar.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu lalu, Bahlil merincikan usulan tersebut terdiri dari 0,52 juta – 0,54 juta KL minyak tanah dan 18,53 juta – 18,74 juta KL solar. Angka ini lebih rendah dibandingkan kuota APBN 2025 yang mencapai 19,41 juta KL (0,53 juta KL minyak tanah dan 18,88 juta KL solar).
Pemangkasan kuota BBM bersubsidi jenis solar menjadi sorotan. Bahlil menjelaskan, jika Indonesia berhasil mengimplementasikan program B50, impor solar dapat dihindari, asalkan produksi dalam negeri tetap stabil. Namun, jika penggunaan B40 tetap berlanjut, impor solar masih diperlukan untuk menutupi selisih antara konsumsi dan produksi.
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi dari Januari hingga Mei 2024 mencapai 7,41 juta KL, dengan rincian 0,21 juta KL minyak tanah dan 7,20 juta KL solar.
Selain BBM, Bahlil juga mengusulkan kenaikan kuota LPG 3 kg dari 8,17 juta metrik ton (MT) pada APBN 2025 menjadi 8,31 juta MT untuk RAPBN 2026. Realisasi penyaluran LPG 3 kg pada periode yang sama mencapai 3,49 juta MT.
Usulan ini mendapat revisi dari Komisi VII DPR RI yang mengusulkan kuota LPG 3 kg sebesar 8,79 juta MT, lebih tinggi dari usulan Menteri ESDM. Akhirnya, disepakati kisaran kuota antara 8,31 juta – 8,79 juta MT, dengan angka pastinya akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dalam rapat tersebut, juga disepakati usulan asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 60-80 dolar AS per barel, serta lifting minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,558-1,637 juta barel setara minyak per hari (boepd).
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga mengusulkan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk RAPBN 2026 sebesar 31,229 juta – 31,23 juta KL, relatif sama dengan kuota APBN 2025. Realisasi penyaluran Pertalite Januari-Mei 2024 mencapai 11,6 juta KL. Informasi ini dilansir dari Ekonesia Ekonomi –
Tinggalkan komentar