Ancaman PHK Massal! Tarif Trump Bikin Ekonomi RI Menderita?

Rachmad

3 April 2025

2
Min Read
Ancaman PHK Massal! Tarif Trump Bikin Ekonomi RI Menderita?

TeraNews Bisnis – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyoroti dampak buruk tarif baru yang dijatuhkan Presiden AS Donald Trump terhadap produk Indonesia. Kenaikan tarif hingga 42 persen ini, menurutnya, berpotensi memicu inflasi, melemahkan daya beli masyarakat, dan yang paling mengkhawatirkan, peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Jika pemerintah tak segera mengambil langkah strategis, dampaknya akan meluas: ekspor anjlok, PHK membengkak, inflasi meroket, dan daya beli masyarakat tergerus," tegas Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4).

Situasi ini semakin mencemaskan mengingat pelemahan nilai tukar rupiah yang terus merosot hingga Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah melakukan intervensi dengan menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa. Hanif menekankan pentingnya strategi moneter yang tepat, namun ia juga mengingatkan perlunya penguatan strategi fiskal dan sektor riil agar ekonomi Indonesia tidak terpuruk.

Ancaman PHK Massal! Tarif Trump Bikin Ekonomi RI Menderita?
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Sebagai solusi, Hanif mengusulkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara BRICS dan Afrika, serta pembinaan UMKM dan industri lokal yang berorientasi pada bahan baku dalam negeri. Investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) juga dinilai krusial, termasuk pengelolaan tenaga kerja migran yang menyumbang devisa hingga USD 14 miliar tahun lalu. "Mereka bukan beban, melainkan kekuatan ekonomi. Jika dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa menjadi pilar ekonomi nasional," ujar mantan Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019 ini.

Sebagai informasi, AS resmi menerapkan tarif dasar 10 persen ditambah 32 persen untuk produk Indonesia per 2 April lalu. Ekspor Indonesia ke AS tahun lalu mencapai USD 31 miliar (sekitar Rp500 triliun), dengan komoditas utama seperti alas kaki, tekstil, minyak nabati, dan alat listrik. Situasi ini jelas membutuhkan respon cepat dan terukur dari pemerintah untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap perekonomian nasional.

Ikuti kami di Google News

Tinggalkan komentar

Related Post