TeraNews Bisnis – Pemerintah melakukan efisiensi anggaran negara dengan memangkas belanja di 16 pos kementerian dan lembaga. Pemotongan bervariasi, dari 10% hingga 90%, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bantuan sosial (bansos) aman dari pemangkasan.
Langkah tegas ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. ATK menjadi sektor yang paling terdampak, dengan pemotongan hingga 90%, disusul percetakan dan souvenir (75,9%). Sri Mulyani menekankan, efisiensi difokuskan pada anggaran di luar belanja pegawai dan bansos, serta anggaran yang bersumber dari pinjaman, hibah, penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menkeu meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menyampaikan rencana efisiensi ke DPR dan melaporkan persetujuannya ke Menkeu atau Dirjen Anggaran paling lambat 14 Februari 2025. Jika melewati batas waktu, Kementerian Keuangan akan melakukan pencatatan mandiri. Dengan demikian, gaji PNS dan bansos tetap terjamin, menunjukkan komitmen pemerintah dalam kesejahteraan rakyat.
Tinggalkan komentar