Ekonesia Ekonomi – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara terkait penurunan peringkat daya saing Indonesia dalam laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang dirilis oleh IMD. Indonesia merosot dari posisi 27 ke posisi 40, dan Kemenperin menegaskan bahwa faktor eksternal menjadi penyebab utama.
Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menjelaskan bahwa perang tarif di kawasan Asia Tenggara menjadi pemicu penurunan tersebut. Negara-negara dengan kelebihan pasokan mencari pasar alternatif, dan Indonesia menjadi salah satu tujuan. "Perang tarif itu kan membuat negara yang over-supply itu mencari pasar alternatif, dan pasar alternatif itu ada di Indonesia, dan itu kan artinya daya saing turun itu karena faktor eksternal. Kalau faktor internal, kalau kami lihat sih tidak," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Menurut Kemenperin, dari sisi internal, efisiensi Indonesia masih terjaga, tenaga kerja produktif, dan ketersediaan bahan baku relatif baik. Namun, gempuran produk impor murah akibat perang tarif memberikan tekanan besar.
Direktur World Competitive Center (WCC) IMD, Arturo Bris, juga menyoroti dampak perang tarif terhadap penurunan daya saing Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. "Pascapandemi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR yang naik 11 peringkat. Kenaikan peringkat daya saing ini didongkrak dari nilai ekspor migas dan komoditi. Namun, saat ini peringkat daya saing Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara anjlok imbas dari perang tarif yang ditujukan ke kawasan ini," jelas Bris.
Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sebenarnya menunjukkan tren positif, naik dari peringkat 44 (2022) ke 34 (2023), dan mencapai 27 (2024). Namun, penurunan ke posisi 40 pada 2025 menjadi perhatian serius.
Riset WCR 2025 mengukur daya saing 69 negara berdasarkan data keras dan survei. WCC mempertimbangkan 262 informasi, termasuk 170 data eksternal dan 92 respons survei dari 6.162 eksekutif di berbagai negara.
Survei menunjukkan bahwa 66,1% eksekutif Indonesia menganggap kurangnya peluang ekonomi sebagai pendorong polarisasi. Masalah mendasar seperti infrastruktur yang belum memadai, lembaga yang lemah, dan keterbatasan talenta SDM perlu menjadi fokus utama.
Lembaga Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mitra WCC dalam penelitian ini, menyarankan pengembangan tenaga kerja produktif dan integrasi strategi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan daya saing. Efisiensi pemerintah juga menjadi kunci untuk membangun ketahanan ekonomi dan menarik investasi.
Bris menekankan, "Oleh karena itu, efisiensi pemerintah jangan menjadi cita-cita ideal semata, tetapi harus dipraktikkan agar bisa membangun ketahanan ekonomi dan daya tarik investasi di tahun-tahun mendatang."
Sumber: ekonosia.com
Tinggalkan komentar