Ekonesia Ekonomi – Pemerintah terus berupaya mewujudkan impian para pekerja untuk memiliki hunian layak dan terjangkau di dekat kawasan industri. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, gencar mendorong pembangunan perumahan pekerja berbasis inovasi dan kolaborasi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah jarak tempuh yang jauh, yang selama ini menjadi kendala bagi banyak pekerja.
Fahri menekankan bahwa penyediaan rumah pekerja harus mengedepankan kualitas dan kelayakan huni, bukan hanya sekadar murah. Salah satu inovasi yang diusung adalah penggunaan bata interlock, yang dinilai lebih kuat dan efisien dibandingkan bata merah konvensional. "Rumah pekerja seringkali dianggap seadanya. Padahal, kita bisa menghadirkan rumah yang kokoh dan layak huni dengan biaya yang tetap terjangkau. Produk interlock ini adalah salah satu solusi lokal yang bisa menjadi andalan nasional," ujarnya.
Skema yang diusung pemerintah melibatkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk BUMN seperti BTN sebagai lembaga pembiayaan, produsen material seperti Semen Indonesia, pengembang, dan pemilik lahan lokal. Bahkan, lahan milik masyarakat yang berdekatan dengan kawasan industri akan dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan. Fahri juga menekankan pentingnya penyesuaian solusi perumahan dengan konteks lokal, termasuk pendapatan minimum dan biaya hidup di wilayah tersebut. Skema pembiayaan khusus lokal yang tidak bergantung pada antrian panjang program nasional seperti FLPP juga menjadi perhatian.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi kepada para pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 20 ribu rumah subsidi bagi para pekerja. Dengan memiliki rumah subsidi berkualitas dengan harga dan cicilan KPR FLPP yang terjangkau, diharapkan para pekerja dapat lebih semangat dalam bekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.
Menteri PKP juga meyakini bahwa Program 3 Juta Rumah dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Untuk itu, berbagai terobosan, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus terus dilakukan. Informasi ini dilansir oleh ekonosia.com.
Tinggalkan komentar