Ekonesia Ekonomi – Denpasar, Bali – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dengan tegas mengingatkan seluruh pihak terkait pariwisata untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap wisatawan domestik. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, pada hari Sabtu lalu.
Wamenpar menyoroti kontribusi signifikan wisatawan domestik terhadap sektor pariwisata Indonesia. Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan tren positif dengan 1 miliar perjalanan wisatawan domestik sepanjang tahun 2024. Angka ini melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19 yang hanya mencapai 722,2 juta perjalanan.
"Ini menandakan pemulihan yang sangat kuat dan cepat setelah pandemi. Wisatawan domestik adalah tulang punggung pariwisata nasional, jadi kita tidak boleh mendiskriminasi mereka," tegas Ni Luh Puspa.
Menurutnya, daerah pariwisata tidak boleh hanya fokus pada wisatawan mancanegara dan mengabaikan wisatawan domestik. Wisatawan domestik memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Indonesia.
Saat ini, Kementerian Pariwisata sedang berfokus pada pengembangan pariwisata berkualitas. Namun, Wamenpar menekankan bahwa berkualitas tidak berarti hanya menyasar segmen tertentu. Pariwisata berkualitas berarti menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh wisatawan, baik mancanegara maupun domestik.
"Wisatawan dapat menikmati dan berinteraksi dengan masyarakat lokal dengan baik, tanpa merasa terancam atau didiskriminasi. Inilah yang kami maksud dengan pariwisata berkualitas," jelasnya.
Konsep pariwisata berkualitas ini menegaskan bahwa pemerintah tidak membeda-bedakan wisatawan. Dengan membenahi sektor pariwisata secara menyeluruh, Indonesia akan menarik wisatawan berkualitas dan berpotensi meningkatkan pendapatan negara.
Tahun ini, Kementerian Pariwisata menargetkan pergerakan 1,08 miliar wisatawan domestik dan 14,6-16 juta kunjungan wisatawan mancanegara. "Target ini sangat optimis, dan kami yakin dapat mencapainya dengan dukungan dari semua sektor, termasuk akademisi," pungkas Wamenpar, dikutip dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar