Ekonesia Ekonomi – Pemerintah Indonesia berencana membentuk konsorsium asuransi bencana alam, melibatkan sinergi antara perusahaan asuransi dan reasuransi. Langkah ini diambil untuk menerapkan asuransi parametrik, sebuah inovasi yang menjanjikan pembayaran klaim lebih cepat dan efisien berdasarkan parameter yang telah ditentukan, bukan lagi menunggu verifikasi kerusakan fisik di lapangan.
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah ini. "Kami sangat berharap industri asuransi umum dapat mempersiapkan infrastruktur sebaik mungkin untuk implementasi asuransi parametrik ini," ujarnya di Jakarta, Jumat. AAUI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kesiapan produk asuransi tersebut.
Mengenai sumber pendanaan premi, Budi menjelaskan bahwa penggunaan APBN masih sebatas asumsi. AAUI masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah dan terus melakukan diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Penerapan asuransi parametrik diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan industri perasuransian nasional, mengingat Indonesia berada di wilayah rawan bencana atau dikenal dengan Cincin Api Pasifik.
"Kami yakin pemerintah memiliki inisiasi bagus yang perlu dukungan kolaborasi semua pihak. Kami akan senantiasa mendukung hal tersebut, karena ini juga bagus untuk pengembangan industri perasuransian Indonesia agar semakin baik ke depannya," imbuh Budi Herawan.
Sebelumnya, Budi mengungkapkan bahwa asuransi parametrik ini akan difokuskan untuk melindungi fasilitas publik dan aset pemerintah dari kerusakan akibat gempa bumi dan banjir. Rencananya, produk asuransi ini akan mulai diterapkan pada akhir tahun ini dengan anggaran yang disiapkan antara Rp600 miliar hingga Rp1 triliun. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah proaktif dalam mitigasi risiko bencana di Indonesia. Berita ini disajikan oleh tim ekonosia.com.
Tinggalkan komentar