TeraNews Bisnis – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memberikan klarifikasi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses impor pangan, termasuk daging. Arief menekankan bahwa kebijakan impor tetap berpedoman pada neraca komoditas, mengutamakan produksi dalam negeri. Pernyataan Prabowo soal mempermudah impor, menurut Arief, bukan berarti membuka keran impor seluas-luasnya tanpa aturan.
Impor, tegasnya, akan tetap berdasarkan perhitungan neraca komoditas—keseimbangan antara kebutuhan dan produksi domestik. Tujuannya, melindungi petani dan peternak lokal. "Kalau sudah ada angkanya (kuota), itu berdasarkan neraca. Neraca itu melindungi petani dan peternakan. Masalahnya, siapa yang mengimpor kemarin? Maksud Pak Presiden, jangan satu-dua perusahaan saja," jelas Arief saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4).
Arief menambahkan, impor tetap menjadi opsi terakhir. Prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Impor baru dipertimbangkan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. "Pengadaan dari luar negeri alternatif terakhir. Pak Presiden juga mempertimbangkan trade balance. Kalau kita ekspor ke suatu negara, kita perlu menyeimbangkan dengan kebutuhan dari negara lain," tambahnya.
Sebagai contoh, Arief menyinggung potensi impor daging beku dari India untuk menjaga keseimbangan perdagangan, mengingat Indonesia mengekspor CPO ke negara tersebut. Namun, Arief memastikan, tujuan utama neraca komoditas adalah menekan ketergantungan impor dan mendorong peningkatan produksi dalam negeri. "Jangan ditafsirkan semuanya dibuka impor. Nanti petani, peternak kita bagaimana? Kalau sudah ada perhitungannya, baru dibuka. Jangan hanya satu-dua pemain," tegasnya.
Senada, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan rencana Prabowo bukan berarti mengabaikan target swasembada pangan. Ia menjelaskan, selama ini mekanisme impor seringkali dikuasai segelintir pelaku usaha. Prabowo ingin menghapus mekanisme kuota agar industri yang membutuhkan bahan impor bisa langsung mengajukan tanpa perantara.
"Contoh, butuh impor daging beku, industri saja yang impor. Tidak perlu ada pihak tertentu yang diberi kuota, mengatur jumlah, dan mendapat hak khusus. Itu menurut Pak Presiden tidak adil," ujar Sudaryono. Dengan mekanisme baru ini, impor diharapkan lebih efisien dan harga pangan lebih murah karena rantai distribusi lebih pendek. "Kalau harga beli impor murah, harga jualnya juga murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," tambahnya.
Namun, Sudaryono memastikan kebijakan tetap mengutamakan perlindungan industri dan petani dalam negeri. Komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri tetap diprioritaskan dari produksi lokal. "Kita tetap harus swasembada. Yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri. Hilirisasi tetap jalan, lapangan pekerjaannya ada, industrinya hidup di Indonesia," pungkas Sudaryono.
Tinggalkan komentar