TeraNews Bisnis – Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di sejumlah daerah membuat Komisi VI DPR RI geram. Anggota Komisi VI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Pertamina untuk mengusut tuntas penyebab kelangkaan gas subsidi ini. Rapat tersebut akan fokus mengungkap apakah masalah ini bersumber dari distribusi yang bermasalah atau kebijakan yang kurang tepat.
Herman Khaeron menekankan, kelangkaan LPG 3 kg sangat meresahkan masyarakat, terutama kalangan kurang mampu yang menjadi target utama subsidi. Dalam rapat nanti, Komisi VI DPR RI akan menyelidiki secara mendalam apakah kendala terjadi di rantai distribusi atau akibat kebijakan yang keliru. "Kami akan undang Pertamina, apakah kesalahan ada pada mata rantai penyaluran atau aturan yang berlaku," tegas Herman.
Sebagai barang subsidi, LPG 3 kg harus tepat sasaran. Herman mengingatkan, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh agen atau pengecer akan semakin mengacaukan distribusi. "Ketersediaan dan keterjangkauan gas LPG 3 Kg kepada penerima yang berhak harus tetap diperhatikan," ujarnya.
Pertamina, menurut Herman, harus bertanggung jawab penuh atas kelancaran distribusi LPG 3 kg sesuai ketentuan. Ia mendorong agar penyaluran gas subsidi ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat harga. Bahkan, ia mengancam akan mencabut izin agen atau pengecer yang melanggar aturan. "Cabut saja izinnya, pindahkan kepada yang siap," tegasnya.
Herman menambahkan, kelangkaan LPG 3 kg bukan hanya terjadi di satu atau dua daerah, melainkan sudah meluas. Di beberapa tempat, pangkalan gas LPG 3 kg bahkan kosong sama sekali. "Ini menjadi perhatian penting bagi kami untuk segera ditindaklanjuti," katanya.
Meskipun belum ditentukan jadwal pasti rapat dengan Pertamina, Herman memastikan masalah ini akan segera dibahas Komisi VI DPR RI. Ia berharap rapat tersebut dapat menghasilkan solusi agar distribusi LPG 3 kg kembali lancar dan terjangkau masyarakat yang membutuhkan. (Anisha/DSW)
Tinggalkan komentar