Ekonesia – Potret abadi ketimpangan sosial, di mana para pembesar hidup bergelimang harta sementara rakyat jelata menderita, bukanlah kisah baru. Fenomena ini telah mengakar sejak zaman penjajahan dan terus berulang, mencerminkan jurang kesenjangan yang dalam dalam sejarah kekuasaan di Nusantara.
Baca juga: Lari Bareng BRI, UMKM Untung Besar!
Salah satu ilustrasi paling nyata dapat ditemukan di Cianjur, Jawa Barat, pada awal abad ke-19. Kala itu, wilayah ini dikenal sebagai tanah subur nan kaya di Pulau Jawa, terutama berkat melimpahnya hasil komoditas perkebunan. Kopi menjadi primadona, menempatkan Cianjur sebagai salah satu produsen kopi raksasa di Priangan, bahkan mampu mencapai angka produksi fantastis sekitar 1,5 juta kopi pada tahun 1806.
Kemakmuran yang luar biasa ini secara otomatis mendongkrak posisi para bangsawan lokal, termasuk bupati, yang mengecap manisnya kekayaan dari sistem ekonomi yang berlaku. Sejarawan Belanda Jan Breman, dalam karyanya "Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870" (2014), mencatat bagaimana Cianjur menjadi pusat kopi terbesar di Priangan selama era Tanam Paksa (1830-1870).
Baca juga: BBM Subsidi Dipangkas! Ini Usulan Menteri ESDM
Para bupati, menurut sejarawan Nina Herlina Lubis dalam "Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942" (1998), merupakan kelompok paling kaya di wilayahnya. Sumber penghasilan mereka berasal dari gaji resmi, pungutan pajak, hingga praktik feodal tak tertulis yang menguntungkan.
Namun, kemewahan itu tak pernah menyentuh rakyat. Justru sebaliknya, masyarakat kecil memikul beban berat dari sistem tanam paksa kopi. Keringat dan jerih payah para petani menjadi tiang penyangga kekayaan daerah, namun hasilnya lebih banyak bermuara ke pundi-pundi penjajah dan kantong para pembesar lokal, termasuk sang bupati.
Bupati Cianjur kala itu bahkan dikenal dengan gaya hidup serba gemerlap. Jan Breman mengisahkan, sang bupati sering bepergian dengan kereta kencana berhias emas, layaknya seorang raja besar. "Bak tuan besar konsumtif, mereka memborong barang-barang mewah dengan harga tinggi. Saat pulang, mereka membawa opium, tembakau, dan kain katun, barang-barang yang akan diperdagangkan kembali kepada para kepala daerah di bawahnya," tulis Breman.
Kemewahan ini bahkan menimbulkan imbas langsung ke wilayah lain. Multatuli, pegawai kolonial Belanda yang menulis novel "Max Havelaar" (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru memberatkan daerah yang disinggahi. Menurutnya, bupati datang dengan iring-iringan besar yang seluruhnya harus dijamu dan diberi makan oleh komunitas setempat, termasuk kuda-kuda mereka.
Nina Herlina Lubis menjelaskan, kondisi ini tak lepas dari filosofi kekuasaan pada masanya. Kabupaten diibaratkan panggung pertunjukan, dengan bupati sebagai lakon utama yang wajib memamerkan keagungan dan kemegahan.
Kisah ini menggarisbawahi pola yang tak pernah usai. Kekuasaan seringkali bergandengan tangan dengan kemewahan para penguasa, sementara rakyatnya terus menelan pil pahit penderitaan.
Tinggalkan komentar