Ekonesia – PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk ZYRX produsen perangkat elektronik terkemuka akhirnya angkat bicara terkait polemik pengadaan laptop berbasis Chrome atau Chromebook untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Perusahaan memberikan klarifikasi atas berbagai sorotan publik mengenai proyek distribusi perangkat tersebut.
Manajemen Zyrexindo menegaskan bahwa penetapan harga jual produk mereka di laman e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP telah sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Banderol yang ditawarkan merupakan harga kompetitif dan keuntungan yang diperoleh dari transaksi pengadaan tersebut dinilai proporsional serta wajar.
Lebih lanjut perusahaan menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan laptop Chromebook telah dilaksanakan berlandaskan pada kerangka hukum yang berlaku. Hal ini mencakup Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres sebelumnya.
Tidak hanya itu Zyrexindo juga mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Regulasi ini mengatur alur penyaluran produk dari produsen ke konsumen termasuk batasan bagi produsen besar untuk tidak mendistribusikan langsung ke pengecer. "Perseroan senantiasa menjalankan setiap tahapan pengadaan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku" demikian pernyataan dari pihak manajemen.
Dalam upaya menjunjung tinggi transparansi manajemen Zyrexindo menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi material yang relevan kepada publik. Selain itu perusahaan juga telah memberikan kesaksian dan keterangan yang diperlukan kepada aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Agung yang tengah memeriksa perkara ini. Komitmen penuh terhadap kepatuhan hukum dan keterbukaan informasi menjadi prioritas utama bagi Zyrexindo.
Tinggalkan komentar