Ekonesia – Pakar ekonomi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang insentif kendaraan listrik. Pasalnya, kebijakan yang ada dinilai belum adil bagi semua jenis kendaraan ramah lingkungan.
Baca juga: Penumpang KA Malang Meledak! Ada Apa?
Riyanto dari LPEM UI berpendapat, insentif seharusnya berbasis pada pengurangan emisi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Saat ini, Battery Electric Vehicle (BEV) menikmati pembebasan bea masuk dan PPnBM nol persen, namun mayoritas penerima manfaat adalah mobil listrik impor.
Sementara itu, kendaraan hybrid yang diproduksi di dalam negeri hanya mendapat insentif serupa sebesar 3 persen. Padahal, semakin banyak produsen yang merakit model hybrid secara lokal dengan TKDN yang cukup tinggi.
Baca juga: Santan Beku Sumsel Menggoyang Lidah China!
Honda, misalnya, kini merakit HR-V e:HEV di Karawang. Wuling Indonesia memproduksi Almaz Hybrid di Bekasi, dan Toyota baru saja meresmikan perakitan Veloz Hybrid secara lokal.
Kehadiran model-model hybrid rakitan lokal ini telah menyerap ribuan tenaga kerja, mulai dari lini produksi, rantai pasok komponen, hingga sektor logistik dan penjualan. Aktivitas produksi yang terus meningkat ini berkontribusi langsung pada perputaran ekonomi nasional, terutama karena rantai pasoknya lebih panjang dibanding kendaraan impor utuh.
Oleh karena itu, insentif yang lebih adil bagi kendaraan hybrid dinilai relevan untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional dan menciptakan lapangan kerja.
Tinggalkan komentar