Isi Artikel:
Ekonesia – Tengah malam di Kertanegara IV, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menterinya dalam sebuah rapat terbatas yang penuh misteri. Agenda utama? Membedah sistem perbankan nasional dan mengulik efektivitas kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang kontroversial.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir, bersama para menteri kunci seperti Zulkifli Hasan, Purbaya Yudhi Sadewa, Bahlil Lahadalia, dan Prasetyo Hadi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, juga terlihat dalam pertemuan penting tersebut.
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, fokus utama rapat adalah evaluasi mendalam terhadap PP Nomor 8 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan para eksportir di sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk memarkir 100% DHE mereka di dalam negeri selama 12 bulan penuh. Sebuah langkah berani untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan ekonomi Indonesia.
Namun, benarkah kebijakan ini berjalan sesuai harapan? Prasetyo mengakui bahwa meskipun implementasi telah dimulai sejak Maret lalu, hasilnya "belum cukup menggembirakan". Sebuah pengakuan jujur yang memicu rasa ingin tahu: apa yang sebenarnya terjadi?
Politisi dari Partai Gerindra itu mengisyaratkan adanya kendala signifikan yang menghambat optimalisasi penempatan DHE di sistem keuangan nasional. Sayangnya, detail spesifik mengenai kendala tersebut masih dirahasiakan, menunggu kajian lebih lanjut.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah Prabowo akan mengambil langkah drastis untuk memperbaiki kebijakan DHE? Ataukah ada solusi tersembunyi yang akan segera diungkap? Kita tunggu saja kejutan berikutnya!
Tinggalkan komentar