Ekonesia Ekonomi – Yogyakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai selaras dengan visi Asta Cita. Penilaian ini disampaikan oleh M. Fajrus Shodiq, pakar formulasi kebijakan dari Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Menurutnya, delapan program prioritas dalam RAPBN 2026 menunjukkan keselarasan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintahan mendatang.
Baca juga: Langit Biru, Emisi Turun! Kemenhub Genjot Penerbangan Hijau
Shodiq menjelaskan bahwa RAPBN 2026 yang berfokus pada ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan berkualitas, kesehatan universal, penguatan ekonomi rakyat, modernisasi pertahanan, percepatan investasi, dan peningkatan perdagangan global adalah langkah yang komprehensif dan terintegrasi. Ia mengapresiasi pendekatan ekosistem yang dibangun pemerintah, di mana delapan program prioritas ini saling terkait dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sorotan khusus diberikan pada strategi penyampaian anggaran untuk alat utama sistem senjata (Alutsista). Shodiq menilai bahwa tidak menyebutkan nominal anggaran secara terbuka adalah langkah tepat dari segi keamanan nasional. Hal ini dapat menghindari sorotan yang berlebihan dari pihak eksternal dan memberikan ruang bagi kajian strategis yang lebih mendalam.
Baca juga: Data BPS Bantah Klaim Bank Dunia Soal Kemiskinan RI!
Dalam sektor pendidikan, perhatian terhadap kesejahteraan guru juga menjadi poin penting. Shodiq menyoroti kendala implementasi, terutama terkait penempatan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Masalah penempatan guru di daerah-daerah terpencil sangat mempengaruhi kualitas pendidikan," ujarnya.
Namun, program ketahanan pangan dinilai masih memiliki tantangan dalam penyelarasan data distribusi. Shodiq menekankan pentingnya data yang akurat untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran. Selain itu, Program Makan Bergizi (MBG) juga perlu dievaluasi karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, dengan sekolah-sekolah kategori mampu justru lebih banyak menerima manfaat.
Oleh karena itu, Shodiq menekankan perlunya perbaikan sistem penyelarasan data, penguatan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi lintas sektor agar visi RAPBN 2026 dapat tercapai. "Yang penting adalah bagaimana detail-detail kecil dalam implementasi dapat diperhatikan dengan baik," pungkasnya. Hal ini menjadi krusial agar RAPBN 2026 benar-benar memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Informasi ini dilansir dari Ekonesia Ekonomi –
Tinggalkan komentar