Ekonesia Ekonomi – Pemerintah tengah berupaya keras menstabilkan harga beras yang terus merangkak naik di pasaran. Polemik mengenai idealnya persentase cadangan beras yang dikuasai negara pun mencuat, mengingat saat ini pemerintah hanya menguasai sekitar 8% dari total stok beras nasional.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah dengan penguasaan stok yang relatif kecil ini, pemerintah memiliki kendali efektif terhadap harga beras di pasar? Faktanya, melimpahnya produksi beras dan cadangan pemerintah tidak otomatis membuat harga di pasar terkendali.

Badan Pangan Nasional (NFA) mengacu pada definisi swasembada pangan dari FAO, yang menyatakan suatu negara swasembada jika mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Proyeksi neraca pangan nasional 2025 menunjukkan surplus beras sekitar 10 juta ton, namun harga di pasar tetap tinggi.
ekonosia.com mencatat, setidaknya ada lima faktor utama yang menyebabkan harga beras tetap tinggi, meskipun ketersediaannya cukup. Manipulasi harga, peran perantara yang dominan, keterbatasan akses informasi harga, efektivitas kebijakan pemerintah yang perlu diperkuat, dan faktor spekulasi menjadi penyebab utama.
Pemerintah telah menetapkan beberapa strategi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras, termasuk meningkatkan produksi, mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) secara efektif, memperketat pengawasan harga, memastikan distribusi yang efisien, dan memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan.
Peningkatan CBP juga harus diikuti dengan pengelolaan stok yang efisien, termasuk sistem rotasi stok. Koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan.
Kebijakan harga beras juga harus memprioritaskan kesejahteraan petani. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan stabilisasi harga tidak hanya fokus pada konsumen, tetapi juga memberi insentif yang layak bagi petani.
Diskusi tentang porsi ideal cadangan beras yang dikuasai negara harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan nasional yang berlandaskan data dan analisis komprehensif. Keberhasilan menjaga stabilitas harga beras bukan hanya soal angka stok, tetapi juga soal manajemen kebijakan, integrasi data, kolaborasi, dan inovasi.
Tinggalkan komentar