Ekonesia Ekonomi – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengklaim bahwa inisiatif pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia berpotensi besar dalam membuka lapangan kerja. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, mengungkapkan proyeksi ambisius terkait penyerapan tenaga kerja dari program KDMP ini.
Menurut Tatang, KDMP diperkirakan akan menyerap sekitar 240 ribu pengelola koperasi, 400 ribu pengurus koperasi, 240 ribu pengawas koperasi, serta 560 ribu tenaga untuk unit usaha pendukung seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik. Secara keseluruhan, diperkirakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja baru akan tercipta, dengan fokus utama pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat di wilayah pedesaan.
"Mekanisme perekrutan akan diserahkan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, dengan mempertimbangkan potensi lokal masing-masing wilayah," jelas Tatang di Jakarta, Senin. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan tenaga kerja dengan karakteristik unik setiap daerah.
KDMP juga dirancang sebagai platform e-commerce yang responsif terhadap perubahan perilaku konsumen dan tren perdagangan digital global. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi produk dalam negeri untuk dikenal dan dipasarkan di seluruh Indonesia.
Melalui dukungan infrastruktur digital dan kolaborasi antarinstansi, KDMP tidak hanya akan memperkuat distribusi bahan pokok secara merata dan terjangkau, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan bagi produk lokal desa untuk menembus pasar ekspor. Setiap unit KDMP ditargetkan mampu mengelola transaksi harian senilai Rp5 juta hingga Rp9 juta, dengan fokus pada sektor beras, LPG, dan pupuk.
Pemerintah terus berupaya mempercepat penguatan ekonomi desa melalui program KDMP, yang dirancang tidak hanya sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan. Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog, Telkom, dan Himbara akan menciptakan ekosistem kolaboratif yang menghubungkan produksi lokal dengan akses pasar, logistik, pembiayaan, hingga layanan publik seperti klinik dan apotek desa.
Tatang menambahkan bahwa transformasi koperasi menjadi lembaga ekonomi produktif berbasis komunitas akan menguntungkan masyarakat. "Dengan begitu, margin yang selama ini dinikmati tengkulak atau distributor besar, bisa kembali ke rakyat," pungkasnya, seperti yang dilansir dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar