Ekonesia Ekonomi – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menerapkan sistem tanpa tunai dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah ini diambil sebagai upaya transparansi dan menghindari penyalahgunaan dana, berkaca pada pengalaman buruk yang dialami Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menegaskan bahwa KDMP tidak akan memberikan bantuan modal dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang. "Belajar dari KUD, KDMP sama sekali tidak ada akses uang tunai permodalan, semuanya dalam bentuk barang," ujarnya di Jakarta, Senin.
Sebagai contoh, jika anggota KDMP membutuhkan cold storage, koperasi akan memberikan fasilitas tersebut dalam bentuk fisik, bukan uang tunai untuk membeli sendiri. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan dana.
Lebih lanjut, platform Rp3 miliar yang dialokasikan untuk setiap KDMP tidak akan langsung dicairkan secara penuh. Pencairan akan disesuaikan dengan rencana bisnis atau proposal yang diajukan. Kemenko Pangan akan melakukan verifikasi ketat, termasuk pengecekan riwayat kredit melalui BI Checking, layaknya proses pengajuan pinjaman ke bank.
Pengawasan KDMP juga akan diperketat melalui digitalisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya optimalisasi microsite sebagai bagian dari transformasi digital KDMP.
Microsite merupakan aplikasi mini berbasis web yang menyajikan informasi dan profil koperasi, dirancang untuk menjamin keterbukaan informasi dan meningkatkan visibilitas koperasi di ranah digital. Digitalisasi dinilai krusial dalam pengembangan koperasi modern yang inklusif dan kompetitif.
Kemenkop juga telah melakukan sosialisasi terkait digitalisasi koperasi kepada kepala dinas yang membidangi koperasi dan kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis digital, diharapkan KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang lebih efektif dan akuntabel.
Tinggalkan komentar