Ekonesia Ekonomi – Wacana pemberangkatan haji dan umrah melalui jalur laut kembali mencuat, memunculkan optimisme sekaligus kekhawatiran. DPP INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) melihat potensi ekonomi yang besar di balik ide ini, namun juga mengingatkan akan tantangan kompleks yang perlu diatasi.
Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA, menyatakan bahwa pihaknya siap dilibatkan dalam realisasi wacana ini. "Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan," ujarnya saat dihubungi ekonosia.com di Jakarta, Sabtu.
Namun, Carmelita menekankan bahwa pemberangkatan haji dan umrah melalui laut bukan tanpa kendala. Perlu ada kajian mendalam terkait waktu tempuh yang signifikan, biaya operasional, hingga penanganan masalah kesehatan atau kejadian tak terduga selama perjalanan.
Perjalanan laut dari Indonesia ke Arab Saudi diperkirakan memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan, dengan jarak tempuh mencapai sekitar 5.000 nautical mile (NM). Hal ini tentu berdampak pada pengelolaan logistik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta struktur biaya yang harus diperhitungkan secara cermat.
Ketersediaan kapal penumpang yang memenuhi standar juga menjadi perhatian utama. "Mengingat kita tidak punya kapal penumpang yang ‘ready’ untuk menjalankan ini," kata Carmelita. Pilihan antara menyewa atau membeli kapal perlu dipertimbangkan dengan matang.
INSA berharap dapat dilibatkan dalam kajian dan perencanaan yang dilakukan pemerintah. Hal ini penting agar pelaku usaha pelayaran nasional dapat memberikan masukan dan solusi yang relevan.
Pemerintah sendiri tengah menjajaki kemungkinan penggunaan jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan haji dan umrah. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai bahwa jika infrastruktur pendukung memadai, opsi ini dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Namun, Menag juga mengakui bahwa wacana ini masih memerlukan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menekankan perlunya kajian komprehensif untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk pelabuhan, fasilitas pendukung, serta sistem layanan lainnya. Selain itu, Kemenhub menyoroti keterbatasan armada kapal dan perlunya mempertimbangkan apakah biaya transportasi laut bisa lebih terjangkau dibandingkan jalur udara.
Tinggalkan komentar