Ekonesia Ekonomi – Jakarta – Rencana Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tambahan 10% pada negara BRICS, termasuk Indonesia, memicu kekhawatiran global. Indonesia, yang baru bergabung dengan BRICS di awal 2025, menghadapi tantangan di tengah surplus dagang yang signifikan dengan AS.
Kementerian Keuangan merespons dengan menekankan diplomasi dan penguatan ekonomi domestik. Kebijakan tarif ini menguji peran strategis Indonesia dalam rivalitas global. Trump menjadikan tarif sebagai instrumen kebijakan luar negeri, seperti perang dagang AS-China yang lalu.
BRICS, termasuk Indonesia, dilihat sebagai kekuatan ekonomi baru. Tarif 10% bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga ekspresi geopolitik. Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan AS sambil diversifikasi kemitraan strategis global.
Indonesia bukan pemain kecil dalam perdagangan dengan AS. Surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai 7,08 miliar dolar AS dalam lima bulan pertama 2025. Sektor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk karet sangat rentan terhadap tarif tambahan.
Produk padat karya akan mengalami penurunan daya saing, berpotensi menurunkan volume ekspor, utilisasi kapasitas produksi, dan menyebabkan PHK. Dampaknya meluas ke pendapatan rumah tangga, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah serius memperhatikan potensi dampak tarif ini terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas fiskal. Artikel ini ditulis ulang dari berita Ekonesia Ekonomi – .
Tinggalkan komentar