Ekonesia Ekonomi – Palembang, Sumatera Selatan – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, optimis proses inventarisasi sumur minyak rakyat di wilayahnya akan tuntas pada Juli 2025. Hal ini diungkapkan saat diwawancarai di Palembang, Senin lalu.
Deru menjelaskan, inventarisasi ini menyasar lima daerah yang menjadi pusat aktivitas pengeboran sumur minyak oleh masyarakat, yaitu Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. "Jumlah sumur belum bisa dipastikan, karena ada satu kabupaten yang memiliki belasan ribu sumur," ujarnya.
Setelah pendataan selesai, Pemprov Sumsel akan melakukan seleksi ketat untuk menentukan pengelola sumur minyak rakyat. Nantinya, akan ada tiga pengelola yang disetujui oleh Gubernur di setiap kabupaten, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Pengelolaan sumur ini tidak boleh tumpang tindih. Kita akan seleksi BUMD mana yang cocok, UMKM mana yang cocok, dan koperasi apa yang mampu," tegas Deru.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor T-260/MG.04/MEM.M/2025 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM pada 3 Juni 2025. Surat tersebut menginstruksikan kepala daerah untuk segera melakukan inventarisasi kegiatan produksi sumur minyak oleh masyarakat.
Pemerintah pusat khawatir kegiatan produksi sumur minyak rakyat yang tidak sesuai kaidah keteknikan dapat menimbulkan dampak lingkungan, gangguan keamanan sosial dan investasi, serta dampak negatif lainnya. Selain itu, penjualan hasil produksi yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menyebabkan hilangnya potensi peningkatan produksi minyak bumi dan penerimaan negara.
Tinggalkan komentar