Ekonesia Ekonomi – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kesepakatan mengenai proyeksi baru asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis. Proyeksi ini disusun dengan tujuan menjaga keseimbangan makro ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, serta menyediakan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR dalam mengawal pelaksanaan APBN secara konstruktif. Beliau menekankan bahwa prospek ekonomi Indonesia saat ini berada di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian, terutama akibat eskalasi ketegangan perdagangan, konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional.
Meskipun demikian, pemerintah berupaya untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik, yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang solid, stabilitas inflasi, dan cadangan devisa yang tinggi.
Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, pemerintah dan DPR menyepakati prognosis asumsi dasar makro 2025 sebagai berikut:
- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan berada pada rentang 4,7 persen hingga 5 persen pada semester II dan akhir tahun.
- Inflasi: Diproyeksikan pada rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen pada semester II dan akhir tahun.
- SBN 10 Tahun: Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun ditargetkan pada rentang 6,8 persen hingga 7,3 persen pada semester II dan akhir tahun.
- Nilai Tukar Rupiah: Diproyeksikan sebesar Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS pada semester II dan akhir tahun.
- Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): Ditargetkan sebesar 66-94 dolar AS per barel pada semester II dan 68-82 dolar AS per barel pada akhir tahun.
- Lifting Minyak Bumi: Diprediksi sebesar 593-597 ribu barel per hari pada semester II dan akhir tahun.
- Lifting Gas Bumi: Ditargetkan sebesar 976-980 ribu barel per hari pada semester II dan akhir tahun.
Proyeksi ini diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di tahun 2025, serta mampu mengantisipasi berbagai tantangan global yang mungkin timbul. Informasi ini dilansir dari Ekonesia Ekonomi – yang mengutip hasil rapat kerja pemerintah dan DPR.
Tinggalkan komentar