Ekonesia Ekonomi – Kementerian PPN/Bappenas tengah berupaya mempercepat implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) dengan menyusun indikasi profil risiko pada enam topik strategis. Langkah ini diambil sebagai fondasi penting untuk keberlanjutan pembangunan berbasis risiko, terutama dalam masa transisi pemerintahan dan awal RPJMN 2025-2029.
Fokus utama MRPN LS mencakup ketahanan pangan, penurunan kemiskinan dan stunting, transisi energi, peningkatan pariwisata, serta sistem persampahan. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas, menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lima program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto turut diusulkan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, Koperasi Merah Putih (KMP), serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, terdapat 11 topik strategis dan 19 kegiatan prioritas utama dalam RPJMN dengan pendekatan MRPN LS.
Komite MRPN menyoroti sejumlah tantangan, termasuk penetapan objek dan instansi pelaksana MRPN LS, penyesuaian struktur kelembagaan dengan kabinet baru, serta kebutuhan regulasi turunan dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024.
"Penguatan sistem insentif dan budaya risiko menjadi langkah penting dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan MRPN," ujar Erwin. Rencana kerja 2025 akan segera difinalisasi untuk memastikan integrasi pendekatan risiko dalam seluruh proses pembangunan nasional.
Erwin menambahkan, "Penguatan sistem insentif dan budaya risiko bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi syarat utama agar MRPN berjalan efektif di semua entitas pembangunan." dikutip dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar